Stagnasi Keacehan

Oleh: Risman A Rachman

Hari ini (15 Agustus 2010), perhatian orang Aceh terfokus pada peringatan 5 tahun MoU Helsinki. Perhatian ini setidaknya bisa terlihat dari status-status yang ada di sosialmedia facebook dan twitter.

Macam ragam warna ekspresi yang diungkapkan. Ada yang sekedar menulis selamat ultah MoU Helsinki yang ke lima. Ada yang mengucap syukur karena perdamaian Aceh berhasil bertahan sampai saat ini dan ada juga yang mempertanyakan relevansi MoU Helsinki dengan realitas kekinian Aceh.

Dalam zaman damai ini semua suara mendapat tempat untuk diutarakan. Lebih utama lagi, semua pengutaran pendapat, sekalipun itu bersifat kritik bisa disampaikan tanpa dibarengi rasa kuatir dan takut.

Berbeda ketika Aceh masih berada dalam konflik. Tidak semua pendapat bahkan unek-unek bisa disampaikan dengan bebas. Banyak bukti bisa diajukan bahwa pada masa konflik sebuah pendapat belum tentu bebas dari resiko. Ada-ada saja kejadian yang menyertai pihak yang berani mengkritisi sebuah keadaan yang sedang berlaku. Semua pihak bertikai merasa perlu menindaklanjuti secara keras sebuah pendapat, minimal melalui tindakan pembungkaman baik yang dilakukan secara ringan maupun melalui sebuah perlakuan kasar.

Berbeda dengan saat ini. Iklim perdamaian telah memungkinkan tumbuhnya bibit demokrasi di Aceh sehingga secara demokratis pula semua pihak mendapat tempat dalam menyuarakan perasaan dan buah pikirannya, termasuk tentang MoU Helsinki.

Memang benar adanya bahwa iklim demokrasi di Aceh masih belum sehat sepenuhnya. Ada saja perilaku tidak terpuji yang diperlihatkan oleh berbagai individu, kelompok atau mereka yang sedang berada dalam satu posisi.

Suara kritis sejumlah kalangan masih saja disikapi dengan cara-cara yang bisa dibaca sebagai bentuk intimidasi. Cara pandang konflik masih ada saja yang mempraktekkan sehingga relasi sosial yang seharusnya sudah melebur tanpa harus tersekat warna politik kelompok masih saja tetap ada. Lebih miris lagi, ada saja usaha untuk memperkuat relasi identitas berdasarkan siapa yang ada berjuang dengan mereka yang tidak berjuang. Akibatnya bisa dirasakan betapa secara sosial relasi politik dirasuki motif ekonomi. Mulai berlangsunglah transaksi ekonomi hanya untuk mendapatkan pengakuan sebagai “awak droe” atau “ureung geutanyo” atau “peugikot.”

Tentu saja itu menjadi pekerjaan rumah semua orang yang menginginkan berkahirnya transisi perdamaian menjadi damai Aceh. Sementara itu masih banyak juga agenda politik MoU Helsinki yang harus diselesaikan oleh para pihak dengan dukungan berbagai komponen masyarakat. Umumnya orang Aceh tahu apasaja agenda politik MoU Helsinki itu dan itu tentu saja masih menjadi tugas yang berat.

Namun, mencermati suasana batin para pihak sekarang yang tidak sama lagi dengan suasana bathin di awal-awal MoU Helsinki dilakukan besar dugaan agenda politik yang ada sudah sangat berat untuk direalisasikan.

Dukungan publik pun secara otomatis akan tidak sama besarnya dengan dukungan yang diperlihatkan pada awal-awal MoU Helsinki diwujudkan. Banyak peristiwa-peristiwa paska MoU Helsinki yang melukai perasaan publik, memperlemah relasi politik antar kelompok, bahkan telah memperburuk pola hubungan pertemanan. Semua itu jelas menyumbang pada menurunnya persentase dukungan politik publik atas usaha-usaha mempermulus agenda politik terkait MoU yang masih harus dituntaskan oleh para pihak.

Aktor-aktor utama terkait MoU Helsinki juga tidak lagi pada posisi yang sama seperti dulunya. Ada yang sudah meninggal dunia, ada yang tidak lagi pada jabatan politik, bahkan ada yang merasa kecewa seiring perjalanan waktu. Semua ini juga akan menyulitkan proses perwujudan agenda politik terkait implementasi MoU Helsinki secara sempurna.

Akhirnya, 5 tahun MoU Helsinki menjadi suatu periode yang mendebarkan bagi perwujudan masa depan Aceh yang lebih baik sebagaimana maksud utama yang awalnya diemban oleh MoU Helsinki itu sendiri.

Apakah ini bermakna bahwa masa depan Aceh akan lebih suram di enam tahun, tujuh tahun dan puluhan tahun berikutnya? Jawaban “ya, masa depan Aceh akan semakin suram” tentu saja sangat tidak mengenakkan hati. Sementara jawaban “tidak mungkin masa depan Aceh semakin suram” juga tidak cukup didukung oleh fakta yang ada, minimal ditingkat implementasi pembangunan Aceh berserta perangkat pendukungnya khususnya kebijakan yang dibutuhkan oleh sebuah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Aceh.

Kalau sudah begitu apakah sudah tidak ada cara pandang alternatif untuk mengatasi stagnasi keacehan itu? Tentu saja ada.

Jika situasi kebuntuan damai ketika pase-pase perundingan dilakukan bisa diatasi dengan cerdas maka seharusnya stagnasi keacehan kekinian juga bisa diatasi oleh mereka yang masih memegang mandat perwujudan MoU Helsinki. Jika para pemegang mandat MoU Helsinki mau belajar ulang dari apa yang mereka alami ketika berunding maka bisa dipastikan mereka akan menemukan jalan alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi stagnasi keacehan saat ini.

Apakah mereka semua mau belajar ulang dan menemukan formula yang dibutuhkan? Atau sebaliknya membiarkan stagnasi keacehan terus terjadi dan pada saat yang sama melakukan tindakan-tindakan politik bermotif kekuasaan dan uang. Jika pilihannya adalah politik pembiaran maka mari berkata “selamat datang politik kotor di bumi syariat, Aceh.”

Sudah pernah dimuat di acehinstitute

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: