The Showing off Leader and The Leader of Show

Presiden, gubernur, bupati/walikota beserta wakilnya yang kini dipilih langsung oleh rakyat, memang didasarkan pada undang-undang. Begitulah semestinya. Tapi, apakah rakyat sebagai pemilih sudah mendasari pilihannya berdasarkan panduan undang-undang berserta panduan lainnya terkait pemilihan?

Sebaiknya semua harus mengacu pada panduan yang berlaku. Jadi, siapapun yang dipilih rakyat, dan yang akhirnya terpilih dan ditetapkan adalah produk dari pilihan sadar rakyat itu sendiri. Namun, keharusan itu, bisa jadi belum terwujud. Artinya, bisa saja ada banyak rakyat yang memilih pemimpinnya, hanya untuk memenuhi hasratnya terhadap ketersediaan aktor guna melengkapi setting drama politik, atau reality show politik, atau game politik dalam panggung kehidupan.

Masih ingat dengan istilah “The True President” dan “The Real President” pada masa kepemimpinan duet SBY – JK? Istilah ini pada saat kampanye bisa jadi penuh muatan politik kampanye. Baik dalam konteks “menjual” maupun sebaliknya, “menjatuhkan”. Tapi, untuk saat ini dua istilah yang muncul di level Pilpres itu menjadi penegas bahwa rakyat memang belum memiliki titik tekan pada pemimpinnya (presiden, gubernur, bupati/walikota). Sebuah jabatan yang melekat tanggungjawab, kewajiban, hak, peran, dan fungsi serta kewenangan-kewenangan dalam kaitannya dengan keadaan, nasib, dan masa depan bangsa dan negara.

Rakyat, terhitung pasca rezim Orba, masih tetap fokus pada siapa orangnya, atau pendekatan aktor. Dalam Pilpres misalnya, dari waktu ke waktu hanya syarat tampilan sosoknya saja yang berubah. Baru pada masa SBY imajinasi rakyat tentang sosok aktor presiden masih bertahan dan belum ada gambaran lain yang bisa menggantikan citra sebagaimana yang dimiliki oleh SBY, termasuk oleh JK sendiri.

Padahal, JK oleh kelompok sayap perubahan lebih cepat, dipandang sebagai “The Real President” walau secara undang-undang JK adalah wakil presiden. Umumnya, wakil presiden tentu berpenampilan dan bertindak sebagaimana  wakil presiden saat ini, atau jauh lebih kalem lagi sebagaimana wakil-wakil presiden sebelumnya. Begitu juga di level Pilgub atau Pilbub.

Sepertinya, bagi rakyat kebanyakan, tidak menjadi penting siapa yang menjalankan tugas pemimpin. Siapa pun yang lebih mampu berpenampilan sebagai aktor dan mampu menyuguhkan sensasi keaktoran dari sebuah drama, reality show, atau game politik maka dukungan akan masih tetap diberikan. Dalam konteks ini menjadi sangat bisa dimaklumi jika JK kalah dalam pertarungan. Ini sama sekali tidak menegaskan bahwa JK kurang layak menjadi presiden. Namun, sensasi keaktoran presiden tidak di dapatkan oleh rakyat kebanyakan pada diri sang JK.

Dalam konteks ini pula bisa dimaklumi mengapa sampai banyak aktor dan aktris yang terpilih sebagai pemimpin ketimbang aktivis LSM atau aktivis partai politik itu sendiri. Jawabannya tentu karena sensasi keaktoran dari sosok pemimpin masih lebih diutamakan oleh rakyat kebanyakan ketimbang memperhatikan jabatan dan segala yang melekat pada kepemimpinan itu sendiri.

Mengapa hal ini sampai terjadi? Mengapa kebanyak kita telah menjadi masyarakat penonton yang lebih ingin menikmati citra keaktoran dari sang pemimpin ketimbang memperhatikan tugas dan kewajiban dari pemimpin? Saya tidak ingin menyalahkan rakyat karena apa yang terjadi dan dialami oleh rakyat hari ini adalah dampak dari setting politik kekuasaan yang dibangun atas landasan hasrat-hasrat kekuasaan baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kelompok, kaum, maupun oleh agenda-agenda amarah dan intrik masa lalu yang terwariskan dari generasi ke generasi.

Rakyat memilih menjadi manusia penonton (meminjam istilah Mariska Lubis) juga karena alasan pengalaman yang memang tidak pernah diuntungkan dari setiap dinamika perubahan politik. Hidup mereka dari masa ke masa tidak berubah oleh kebijakan dan semangat kebangsaan melainkan berubah karena pertarungan hidup mereka sendiri dan atau karena nasib baik dan belas kasih Tuhan.

Apakah dengan menjadi manusia penonton maka rakyat akan diuntungkan? Jelas tidak. Tetap saja yang diuntungkan dari waktu ke waktu adalah mereka yang memiliki hasrat kekuasaan baik yang diperoleh secara legal maupun yang diperoleh lewat proses perebutan, intrik, tekanan dan perlawanan. Bagi rakyat kebanyakan, memiliki aktor yang lebih dekat dengan imajinasi mereka dan itu bisa dilihat sudah cukup untuk menemani saat mereka istirahat usai kerja keras banting tulang. Setidaknya mereka sudah bisa melihat sosok aktor ketimbang generasi sebelumnya hanya memiliki sosok yang sama sekali imajinatif, yakni Ratu Adil, Satrio Pininggit, yang sampai saat ini juga belum hadir-hadir untuk memimpin jalan perubahan, yang katanya akan berlaku adil.

Saya jadi teringat Ruhut Sitompul. Kalau jumpa, pingin bisikin agar amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden tidak diperpanjang hanya menjadi tiga periode. Saya ingin mengajak beliau untuk memimpin penggalangan dukungan agar SBY dan gubernur serta bupati dan walikota yang ada sekarang ditetapkan saja sebagai presiden, gubernur, dan bupati/walikota seumur hidup. Gimana? Bakal hemat uang negara kan.

“alamaak”, “aduh inaaang”, “pening aku pening tante”

Saleum

Risman A Rachman

Artikel ini dipublikasi juga di sosial-blog kompasiana

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: