Biaya Politik Tinggi di Pilkada Aceh 2011?

Harian-Aceh.com Apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2011 akan terjebak dalam biaya politik tinggi? Jika ia, itu menjadi alarm bagi semua pihak bahwa masa depan Aceh lima tahun ke depan akan penuh dengan masalah, khususnya masalah korupsi. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan untuk memastikan kandidat favorit tidak memilih opsi biaya politik tinggi sebagai strategi dalam kerja pemenangan Pemilukada 2011 ini?

Sejumlah nama calon bupati, calon walikota, dan juga calon gubernur sudah mulai muncul atau dimunculkan ke ranah publik. Ada yang dimunculkan melalui diskusi bebas warung kopi, penulisan di status media jejaring sosial, maupun melalui publikasi hasil survey. Bahkan, sejumlah pihak baik secara perorangan ataupun organisasi politik sudah memunculkan nama calon mereka melalui temu media.

Meski secara marketing politik ini baru sebagai tahapan pertama dari lima tahapan utama, yakni pengenalan sang calon (brand awareness) namun di ranah publik justru tahapan awal ini sudah diseret langsung ke tahapan ketiga yakni positioning (brand preference) padahal musim Pemilukada belum resmi dimulai. Di beberapa tempat, kabarnya, justru sudah mulai terjadi “persaingan” politik perebutan “lahan” dukungan baik dalam bentuk pertemuan dengan tokoh, kelompok, keluarga, dan perseorangan. Kabarnya juga, malah sudah mulai ada yang meminta atau membuat surat dukung mendukung.

Lebih dari itu, sudah mulai muncul juga aksi-aksi yang secara langsung bisa dibaca sebagai unjuk dukungan kepada salah satu calon. Sebaliknya, sejumlah opini yang mengarahkan pendapatnya kepada salah satu calon baik dalam bentuk dukungan atau sebaliknya. Bahkan, melalui media ponsel juga sudah mulai ada lalu lintas informasi pesan singkat untuk mencari dukungan dan juga kampanye hitam.

Itu baru beberapa faktor “ringan”  yang “tampaknya” bergerak sendiri. Namun, jika ditelusuri lebih jauh sesungguhnya itu adalah sebuah tindakan yang “digerakkan” secara terencana, yang membutuhkan dukungan biaya walau belum terlalu tinggi.

Pergerakan dana yang lebih besar sangat mungkin juga sudah mulai dialirkan dengan sengaja atau mengalir karena sebuah akibat atau dampak. Melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak merupakan salah satu “jalur basah”  yang bisa jadi penuh dengan “bau duit” dan “bau cek.”  Jumlahnya bisa jadi lebih besar karena umumnya bentuk dukungan yang diperoleh juga bersifat tahapan atau langkah. Dari “bocoran”  poh cakra di warung kopi juga terungkap bahwa ada calon yang sudah mulai “bocor” dompetnya hingga ratusan juta rupiah. Ini yang disebut uang mengalir karena sebuah akibat atau dampak, dan umumnya karena pencalonan yang mengabaikan perencanaan yang matang dengan dukungan data dan informasi yang cukup.

“Bocor dompet” kandidat tentu saja belum berhenti hingga di sini saja. Paling parah justru kebocoran dompet pada saat pengelolaan tim sukses.  Tentu saja uang tidak akan mengalir secara “poya-poya” jika tim sukses bekerja untuk kandidat dengan ketulusan, kekeluargaan, ideologi, kesamaan visi dan keyakinan atau kepercayaan. Namun, jika kandidat tidak memiliki “pasukan setia” maka potensial keluar uang dalam jumlah yang cukup besar akan terjadi karena makelar-makelar politik memiliki kemampuan yang cukup handal untuk masuk ke dalam tim sukses. Namun begitu, baik kandidat yang memiliki “pasukan setia” atau sebaliknya “pasukan liar” sama-sama berpotensi “beukah keh” dan “tecriek rekening” jika tidak didukung oleh struktur kerja yang bergerak di atas landasan perencanaan dengan dukungan data dan informasi yang memadai.

Tim sukses “makelar” bisa saja memiliki kemampuan memaparkan strategi dan taktik yang memukau namun jika tidak mendasarkan pada informasi yang memadai maka semua akan kembali kepada strategi, taktik, atau metode paling tradisional yakni politik uang dan politik hitam dan bisa jadi akan sangat tribal karena menggunakan  aksi kekerasan. Memang tidak ada kandidat yang mau menyampaikan secara terang-terangan penggunaan politik uang. Juga tidak akan ditemui dalam dokumen perencanaan kalau Tim Sukses akan melakukan atau membenarkan melakukan tindakan kekerasan. Namun.  semuanya sangat mungkin terjadi apalagi ketika kandidat dan tim suksesnya sudah terperangkap dalam kondisi stres tinggi.

Godaan Biaya Politik Tinggi

Dibanding dengan Pemilukada lalu, biaya politik tinggi pada Pemilukada 2011 ini lebih berpeluang terjadi.  Ada tiga faktor yang bisa kita sebut sebagai ‘godaan biaya politik tinggi’. Pertama, hasrat untuk mempercepat kemajuan Aceh.  Ini hasrat yang paling ideal. Sudah seharusnya semua calon menempatkan hasrat ini sebagai faktor pertimbangan utama kala mencalonkan atau  dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasrat ini umumnya didorong oleh “ketidakpuasan” dalam melihat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan Aceh saat ini.  Perdamaian dan keamanan ikut memicu munculnya hasrat positif ini. Namun begitu, hasrat positif ini bisa menjadi “godaan” untuk melakukan biaya politik tinggi jika diletakkan dalam nuansa persaingan tinggi dan “panas.” Dan, semakin menggoda manakala diantara calon saling mengklaim bahwa hanya dirinya saja yang cukup mampu dalam mempercepat kemajuan Aceh sementara calon lainnya hanya sekedar untuk menjadi “orang penting” di Aceh.

Kedua, pertarungan politik ideologi. Jika hasrat untuk mempercepat kemajuan Aceh tidak cukup “berbahaya” maka faktor kedua yakni pertarungan politik ideologi bisa lebih bahaya dilihat dari sisi “godaan biaya politik tinggi.” Memang insan politik, kelompok politik atau organisasi politik senantiasa memiliki ideologi politik yang sangat mungkin melakukan proses-proses politik ideologi. Namun, jika politik ideologi bertemu secara bertabrakan maka sangat mungkin untuk memobilisasi dukungan politik melalui mobilisasi sumber biaya yang tinggi.  Misalnya, jika partai-partai nasional memandang partai-partai lokal memiliki agenda politik ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia maka sangat mungkin jaringan partai nasional melakukan tindakan politik untuk memastikan kemenangan politik.

Bukan hanya partai, insan politik, kelompok politik dan juga organisasi yang memiliki agenda politik juga bisa terlibat. Sebaliknya, jika partai lokal memiliki “penciuman politik”  bahwa hanya dengan menguasai alat-alat politik maka tujuan politik akan bisa dicapai juga akan membuat gerakan politik yang melibatkan biaya politik tinggi. Dan semakin banyak mengeluarkan biaya politik manakala terjadi “persaingan” dan “pertempuran” politik secara internal. Kesimpulan politik bahwa hanya dengan menjadi pengendali utama politik akan bisa mengamankan status politik dan masa depan politik semakin membuat biaya politik menjadi semakin tinggi.

Ketiga, politik mita sen. Politik mencari uang melalui kegiatan pembangunan dikarenakan besarnya anggaran Aceh pasca-perdamaian juga bisa mendorong munculnya “godaan biaya politik tinggi” terjadi di pentas Pemilukada 2011 ini. Para aktor shadow state (negara bayangan) yang umumnya terdiri dari pengusaha kelas atas akan dengan royal mengucurkan  duitnya dalam Pemilukada Aceh. Bisa jadi untuk salah satu calon yang dikira cukup potensial memenangkan Pemilukada. Namun, tidak tertutup kemungkinan juga mengucurkan duitnya untuk sejumlah kandidat untuk memastikan siapa pun yang akan menang dia memiliki saham politik yang bisa digunakan untuk memuluskan agenda proyek pembangunan dan juga kebijakan terkait pembangunan.

Pemetaan sederhana di atas bisa saja tidak terjadi manakala kesadaran  atas politik perubahan semakin mengental di kandidat dan masyarakat. Bisa jadi angin perubahan yang terus berhembus di dunia sekarang ini juga ikut menumbuhkan kesadaran bahwa tindakan korupsi dan anarkis memang tindakan politik yang tidak sehat.

Lebih dari itu, melalui media masa baru-baru ini semua kita diberitahu bahwa 155 kepala daerah terkena masalah hukum terkait korupsi dan 17 di antaranya adalah gubernur. Menurut analisis berbagai pihak, tingginya korupsi yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah itu disebabkan tingginya biaya politik dalam Pemilukada, yang apabila disandingkan dengan pendapatan “halal” selama lima tahun tidak akan mampu menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dalam “pesta” musim Pemilukada.

*Risman A Rachman adalah pembuat Software R-Control

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: