Saatnya Rakyat Aceh Menjadi Raja

"Bedouh Naggroe" - Arsip Pribadi

Suatu hari saya ditanya, “Siapakah yang paling berhak menjadi Raja?” Sebelum saya berhasil menjawab karena masih harus mengingat referensi sejarah Aceh, seorang kawan tiba-tiba menjawab, “Kini, semua rakyat Aceh-lah yang pantas diposisikan sebagai Raja!”.

Cukup lama kami terdiam. Orang yang bertanya tidak lagi mengajukan pertanyaan berikutnya. Saya pun tidak berusaha untuk meluruskan jawaban teman saya itu. Argumentasi sejarah yang tadinya sudah terkumpul di dalam peta pikiran, langsung kacau seketika itu juga.

Untuk beberapa saat, saya kembali berusaha menata ulang struktur ingatan sejarah, minimal yang pernah saya baca. Hasilnya aneh, saya justru tidak berusaha mengingat siapa dari keturunan Raja atau keluarga yang paling berhak menjadi “pemilik” Aceh. Saya justru dengan sangat mantap membenarkan penegasan  teman saya tadi, “Kini semua rakyat Aceh-lah yang pantas diposisikan sebagai Raja!”.

Setidaknya, sejak akhir abad ke-14 Masehi (1496) hingga awal abad ke-19 Masehi (1903), Aceh pernah memposisikan seketurunan Aneuk Nanggroe sebagai Raja (baca: mereka yang berdaulat). Tidak bisa dipungkiri, di tangan kaum Monarki itu, Aceh pernah mengalami masa-masa indah dalam membangun bahkan hingga mencapai kejayaannya pada abad ke-18 Masehi. Itu artinya, sejak Sultan Ali Mughayat Syah hingga masa Sultan Iskandar Tsani.

Sebaliknya, tidak bisa pula menutup mata kalau di tangan orang-orang atau keturunan terpilih itu, Aceh juga pernah mundur hingga pada titik paling kritis. Itu artinya terhitung sejak masa Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam memerintah (1641) hingga masa Sultan Muhammad Daud Syah (1903). Meskipun begitu, pada masa ini pula sejarah kepemimpinan Aceh mendapat penghargaan karena pernah menempatkan perempuan sebagai pemimpin tertinggi (1641-1699).

Aceh juga pernah memposisikan Aneuk Nanggroe lainnya dari keluarga pejuang Fisabilillah untuk mengendalikan Aceh, setidaknya dalam dua periode paling mendebarkan, yakni periode “Perlawanan Besi” (1874-1911) dan periode “Perlawanan Api” (1976-2005).

Meskipun tidak bisa mencapai kemajuan secara ekonomi akibat perang, namun harus diakui kalau Aceh menjadi pihak yang meraih kemenangan moral dan harga diri karena tidak takluk di hadapan penjajah. Pada masa “Perlawanan Besi” itulah, Belanda menjadi pihak yang tidak pernah tenang dalam menjalankan roda pemerintahan kolonialisnya. Sebaliknya, sejak periode “Perlawanan Api” dijalankan, usaha Aceh membangun di dalam rumah besar Indonesia menjadi terganggu karena harus berhadapan dengan rezim pemerintahan otoriter Indonesia. Akibatnya, berbagai tragedi kemanusiaan pun terjadi yang hingga kini belum mendapat perhatian secara keadilan maupun kebenaran.

Dalam hitungan banyak pihak, terbaca sudah angka kerugian akibat Konflik Aceh yang mencapai Rp. 107,4 Trilliun (US$ 10,7 Milliar). Meski begitu, tsunami pada akhirnya berhasil memadamkan “Perlawanan Api” dan melalui MoU Helsinski, berhasil menghadirkan iklim demokrasi lokal yang lebih sehat serta “peace deviden” yang fantastis hingga 2027.

Pertanyaannya, untuk siapakah iklim demokrasi lokal dan seluruh “peace devide” yang diperoleh itu? Untuk mereka yang dulu sudah pernah berjasa membawa Aceh mencapai kegemilangannyakah? Atau, untuk mereka yang sudah berhasil menjaga harga diri kedaulatan Aceh? Atau, semua itu untuk segenap rakyat Aceh?

Saya sangat yakin, jika seluruh penerus keluarga Raja ditanya, “Apakah jasa masa lalu harus dibayar dengan materi atau dengan jabatan?”, mereka dengan tanpa jeda akan menjawab, “Itu masa yang indah, gagah, sekaligus sulit dan rumit. Sekarang pasti lebih indah jika kita simpan Aceh sebagai tanah warisan dalam buku sejarah masa lalu dan menjadikan Aceh kini sebagai tanah harapan, tempat kita semua meraih mimpi masa depan yang lebih baik.”

Sebaliknya, jika hal yang sama ditanya kepada famili Di Tiro, mereka pasti akan menjawab dengan tegas, “Sekalipun matahari kalian letakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan kami tukar perjuangan Fasibilillah ini dengan harta dan tahta.”

Oleh karena itulah, sudah sangat tepat jika rakyatlah yang menjadi pemilik dan pemegang kedaulatan tertinggi atas Aceh. Dan, sebagai pemilik kedaulatan, sudah sepantasnya jika segenap “peace deviden” yang diperoleh Aceh, diperuntukkan bagi menjalankan program-program pembangunan untuk memastikan rakyat bisa memperoleh standar hidup sekelas seorang Raja.

Tahun ini, jika tidak ada aral melintang, Aceh akan menggelar Pilkada atau Pemilukada kedua paska damai. Seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan akan diuji apakan akan memilih Kepala Pemerintahan Aceh yang akan memperkuat iklim demokrasi lokal dan akan mengelola “peace deviden” untuk menghadirkan standar hidup berkualitas Raja bagi rakyat; atau sebaliknya, yakni memilih Kepala Pemerintahan Aceh yang siap bersekutu kembali dengan mereka yang dulu dan kini hendak kembali menyedot sumber daya Aceh termasuk “peace deviden” yang diperoleh Aceh dari hasil perjanjian damai.

Kita tunggu saja apakah nasehat Snouck Hungronye yang dulu pernah dipakai oleh pemerintah otoriter Indonesia akan juga dipakai oleh orang Aceh sendiri? Semoga saja tidak berlaku Hadih Madja yang dulu kerap dialamatkan kepada Indonesia, “Musioh ta let peuragoi ta cok”.

Saleum,

Risman A Rachman

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: